MEDAN - Komite Rakyat Bersatu (KRB) menggeruduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022) Sekira Pukul 10:30 Wib.
Komite Rakyat Bersatu (KRB) mengadakan Aksi Demonstrasi yang dipimpin oleh Joni Siregar dan membawa sekitar 1.000 peserta aksi.
Adapun tuntutan peserta aksi unjuk rasa adalah menyampaikan persoalan tanah yang belum ada satupun yang diselesaikan Gubernur dan BPN Sumut.
"Gubernur dan BPN Sumut gagal dalam menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera Utara antara rakyat dan kebun negara (PTPN 2, 3, 4, kebun asing (PT. Bridgestone), kebun swasta, puskopad, ramunia, dll, " ungkap Joni Siregar.
Orasi dilanjutkan oleh Sekretaris Kelompok Tani Berjuang Murni, Johan Merdeka. Ia berharap agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membubarkan Tim Inventarisasi dan identifikasi yang tidak melibatkan DPRD Sumut dan Kelompok Tani.
"Bubarkan Tim Inventarisasi dan identifikasi yang tidak melibatkan DPRD Sumut, Kelompok Tani, Masyarakat serta aktifis Agraria atau pertanahan yang terindikasi dan diduga ada peranan skenario dan keterlibatan mafia tanah didalam nya, " ungkapnya.
Johan Merdeka juga berharap kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim penyelesaian tanah di Sumatera Utara.
"Bentuk tim penyelesaian tanah di Sumatera Utara yang langsung dibawah presiden, " harapnya.
Terdengar juga dalam orasi Komite Rakyat Bersatu untuk menangkap Gubernur Sumatera Utara apabila diduga ada keterlibatan dalam skenario sindikat mafia tanah dalam penyelesaian tanah eks HGU PTPN ll.
Aksi demo Komite Rakyat Bersatu di tanggapi oleh ketua Ketua Komisi A, Hendro Susanto dari Fraksi PKS, Penyabar Nakhe dari Fraksi PDI-P, Subandi dari Fraksi Gerindra.
